lembaga ombudsman adalah. 1 Pengertian Ombudsman Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh. lembaga ombudsman adalah

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia  memberi mandat kepada Ombudsman RI untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan. Kegiatan ini merupakan salah satu. Apa itu Ombudsman? Ombudsman adalah Lembaga negara pengawas penyelenggara yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;Tugas dari Lembaga Ombudsman adalah mengawal keberlangsungan pemerintahan supaya tetap pada koridor yang benar. Ombudsman adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, lembaga Ombudsman dibentuk pertama kali pada tangal 20 Maret tahun 2000 dengan nama Komisi Ombudsman. 37 Tahun 2008 diterangkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai. Tutup saran Cari Cari. Peran Ombudsman Jika dikaitkan dengan lembaga Ombudsman, maka peran Ombudsman Republik Indonesia adalah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sesuai dengan kedudukannya serta aktivitas-aktivitas yang sudah diatur dalam UU No. Harahap, SH. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu. Namun, karena dirasa perlu untuk memperkuat keberadaannya, maka pada tahun 2008 disahkanlah. Seletah itu berubah sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI adalah Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan: JL. pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh 5 Pasal 2 Kepres No. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki kemandirian, tidak memiliki hubungan organik dengan negara dan lembaga-lembaga pemerintahan lain dan juga saat menjalankan tugas bebas dari keterlibatan lembaga lainnya. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman. 4 Ombudsman Republik Indonesia 2. 2. A. Ombudsman pada mulanya dikenal dengan nama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. Bidang - Lembaga Ombudsman DIY. File Ombusman. Better experience in portrait mode. Gubernur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terbitnya Peraturan Gubernur No. Informasi) dan Ombudsman. Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. OPINI OMBUDSMAN. DESKRIPSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (LO DIY) A. Melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh. Ombudsman. negara,salah satunya adalah dorongan dari semakin mapannya sistem demokrasi disebagian besar negara. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000, berdasarkan Keputusan Presiden No. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai penyimpangan yang. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi . Keputusan Presiden N0mor 44 Tahun. Salah satu di antaranya adalah lembaga Ombudsman Repblik Indonesia (ORI). Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Ombudsman RI perwakilan di daerah melaksanakan tugas secara simultan sebagai upaya mempercepat perbaikan pelayanan publik di daerah. PENUTUP. Internal Ombudsman Republik Indonesia adalah akibat keseluruhan faktor eksogen tersebut, mulai dari upaya untuk meniru banyak. Dalam negara demokrasi, pengaduan masyarakat adalah bentuk kemerdekaan warga negara untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik serta bentuk pengakuan kedaulatan rakyat dari. Abstrak Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang membantu mengelola pelayanan publik dan memilki peran yang sangat penting dalam melakukan administrasi. Seperti dalam. com, Jakarta Ombudsman adalah lembaga negara yang cikal bakal pendiriannya tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu. Pengertian Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai - 3 - Plt. satunya adalah Lembaga Ombudsman, termasuk Lembaga Ombudsman Daerah Propinsi DIY. Not threatening to decision makers or not as threatening as other review mechanism. Ombudsman adalah lembaga negara yang bekerja sebagai mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan negara. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa sanksi bagi yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI berada di lembaga penyelenggara pelayanan publik, hal itu mengacu. Dalam pemeriksaan laporan masyarakat, banyak tahapan yang harus dilakukan Asisten Ombudsman melalui Keasistenan Pemeriksaan Laporan. Salah satu hal penting yang diharapkan adalah terjadinya perubahan mental dan kultur birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Galang Asmara menjelaskan bahwa lembaga ombudsman suatu negara manapun tidak memiliki terikatan dengan sistem hukum yang berlaku atau. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang Asisten dalam melaksanakan tugasTujuan dasar pada awal adopsi system ombudsman adalah sebagai lembaga yang melayani complain individu warga Negara akibat keputursan administrative pemerintah dan akan mmeperoleh perbaikannya. Tetapi, sistem pemerintahan Swedia dan Indonesia tentu saja berbeda. Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian Deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar dan bukan anngka-angka. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Ombudsman dan satu atau lebih pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Di tingkat daerah dikenal Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni : 1. Kehadirannya di Indonesia demi mewujudkan aparatur penyelenggara dan pemerintahan negara. , M. Keberadaan lembaga Ombudsman di Maluku Utara menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Maluku Utara khususnya Kota Ternate, dalam pelaksanaan pemerintahan. Kedepannya, Harus terdapat pembenahan kelembagaan Ombudsman Daerah baik dari sudut pandang. Ombudsman adalah lembaga yang mengawasi pelayanan publik. Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan. Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) adalah lembaga yang bersifat kuasi-pemerintah karena dibentuk oleh pemerintah provinsi dan didanai dengan Pos Bantuan Gubernur dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah DIY. Harahap, SH. pemerintah. Ombudsman. Publik (UU PP), berbunyi "Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan. Namun banyak Pelapor/Terlapor justru masih asing dengan istilah pemeriksaan. Ombudsman Republik Indonesia (UU 37 tahun 2008);. 2. Rapat Perwakilan adalah rapat dengan agenda tertentu dan kuorum dihadiri oleh Kepala Perwakilan dan setengah plus satu jumlah Asisten. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yg diselenggarakan oleh penyelenggara negara. JAKARTA - Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten, pada Kamis (22/12/2022) di Hotel. TEMPO. com, Jakarta Ombudsman adalah lembaga negara yang cikal bakal pendiriannya tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan Ombudsman RI, lembaga ini diberikan wewenang dalam hal berkaitan pembentukan. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun derah. Padahal, pemenuhan standar. KOPI, Jakarta – Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan. Dalam menjalankan wewenangnya, lembaga yang bisa diadukan ke Komisi Ombudsman Nasional adalah semua lembaga dan pejabat di lingkungan pemerintah Indonesia yang melakukan tugas umum dan pembangunan yang dapat melakukan tindakan maladministrasi, seperti : 1. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasukOmbudsman adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang tidak adil atau kurang baik dari pihak pemerintahan dari aspek pelayanan publik. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:. Anggota LPSK terdiri dari orang-orang yang berasal dari Komnas HAM, kepolisian, kejaksaan, departemen. Selain delapan lembaga. Saat ini dapat dikatakan Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah yang paling berperan terkait urusan pengawasan eksternal. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur tentang peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Karena alasan inilah Ombudsman RI hadir sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggara negara khususnya penyelenggara negara yang memberikan pelayanan publik. 4 Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000,5 2 Pasal 1 ayat 3 UU RI No. Pemerintahan yang baik harus taat pada hukum dan norma yang ada sehingga pemerintahan yang ada akan memenuhi cita hukum dalam Undang-Undang No. Sopian Hadi (Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan) Salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi adalah penguatan pengawasan yang penting dilakukan demi. Ombudsman dinilai sebagai salah satu aktor sentral dalam penegakan tata kelola. Seperti dalam. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pelayanan Laporan Deskripsi dan fungsi utama bidang pelayanan laporan adalah menerima informasi/konsultasi serta mengelola laporan pengaduan masyarakat. C. com, Jakarta Ombudsman adalah lembaga negara yang cikal bakal pendiriannya tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Lembaga Ombudsman Daerah Berbeda dengan lembaga-lembaga pengawasan yang lain, Ombudsman Daerah merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan. Tentu hal ini tidak begitu mengejutkan, kata maladministrasi masih kalah populer dengan kata korupsi. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara. 21 Tahun. Pada jurusan Hukum Tata Negara dalam mata kuliah pilihan (matkul lembaga negara), salah satu yang dikaji adalah lembaga Ombudsman atau dulunya dikenal. "Asisten Ombudsman adalah sebuah profesi baru yang tidak dapat dipelajari di lembaga pendidikan formal mana pun kecuali di lembaga Ombudsman itu sendiri" (Prof. Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,Lembaga Ombudsman DIY adalah lembaga independen. Dari perpaduan hasil penilaian ketiga kategori tersebut, didapatkan 27 potensi penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik yang dibagi dalam 7 (tujuh) tingkatan penilaian berdasarkan jumlah skor, yaitu Opini AA - Sangat memuaskan dengan Skor 9, Opini A - Memuaskan dengan Skor 8, Opini BB - Sangat Baik dengan Skor 7,. Ombudsman Terhadap Pelayanan Maladministrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan. Dasar hukum yang digunakan lembaga Ombudsman adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman. kemudian pada bulan Maret tahun 2000 Presiden. id Telp/Fax: Telp/Whatsapp: Email Pengaduan:. Jend. 17. Jika dikaitkan dengan lembaga Ombudsman, maka peran Ombudsman Republik Indonesia adalah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan kedudukannya dan aktifitas-aktifitas yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang. Keberadaan lembaga Ombudsman t elah ditetapkan dalam . untuk membuat UU Ombudsman RI sekaligus membentuk lembaga Ombudsman RI. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi. pelaksanaan tugas pemerintahan itu sekecil-kecilnya. Liputan6. CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah adanya pemaksaan warga untuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman RI merupakan. Adapun tujuh Anggota Ombudsman masa jabatan 2021 - 2026 adalah Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robertus Na Endi Jaweng, Yeka Hendra Fatika. kekuasaan manapun serta bersifat “independen”. Dalam peran tersebut, salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat adalah menerima. Jun 6, 2023 · Ombudsman adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman. “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembagaKeputusan Presiden, salah satunya adalah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi secara eksternal lembaga pelayanan publik, supaya lembaga pelayanan publik yang baik dan layak. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan Ombudsman RI, lembaga ini diberikan wewenang dalam hal berkaitan pembentukan undang-undang, yaitu setidaknya untuk. Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan. 134 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Gubernur No. Dalam perkembangan peraturan perUndang. HR. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional. Kedudukan Ombudsman adalah Lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. 4. Terdapat beberapa jenis tindakan maladministrasi yang sering terjadi. Pemerintahan yang baik harus taat pada hukum dan norma yang ada sehingga pemerintahan yang ada akan memenuhi cita hukum dalam Undang-Undang No. Lembaga-lembaga ombudsman yang diwakili oleh kepentingan hukum para pemohon adalah lembaga pengawasan pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan produk hukum tiap-tiap daerah sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga apabila kata "negara" yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 UUPP tidak dibatalkan, maka akan sangat potensial. Lembaga ini juga berfungsi memberikan pendidikan pada pemerintah dan masyarakat, mengembangkan standar. A. gorontalo[at]ombudsman. • Jum'at, 11/12/2020 • Sopian Hadi, S. lembaga Ombudsman, sedangkan pada masa pemerintah B. 6. Tugas Dan Fungsi Ombudsman. J. Ombudsman adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lahirnya lembaga Ombudsmen merupakan tuntutan lahirnya reformasi di Indonesia. Keinginan ini. Keberadaan. BAB III. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhanOmbudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta. Ombudsman. Si. Tetapi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (11) menerangkan bahwa ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publikKOMPAS. Kata kunci : Ombusman, kedudukan, tujuan, dan Mandiri. Apr 26, 2022 · 9 Kewenangan Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan public baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum. F. Dec 28, 2018 · Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), dan Badan Hukum Milik Negara (“BHMN”) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional menyebutkan bahwa Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring A. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. com, Jakarta Ombudsman adalah lembaga negara yang cikal bakal pendiriannya tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman Republik Indonesia. Urgensi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022. Oct 31, 2019 · Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyeleng-garaan pelayanan publik baik yang diselengga-rakan oleh penyelenggara negara dan peme-rintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelanan publik tertentu yang. ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. Dalam peran tersebut, salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat adalah menerima dan memverifikasi laporan yang diterima. 7. Unit analisis dari penelitian ini adalah Lembaga Ombudsman DIY dengan subyek penelitian yang diwawancarai adalah ketua, wakil lembaga, bagian sosialisasi, kerjasama dan penguatan jaringan, assisten pelaksana bidang sosialisasi. Lembaga negara yang memiliki fungsi dalam mengawasi pelayanan publik disebut Ombudsman. Keberadaan Ombudsman Daerah dinilai lebih efektif dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi karena lebih dekat dengan daerah dan memahami karakteristik daerah setempat. Karena dibentuk oleh Gubernur, maka para anggota lembaga ini. Lembaga ombudsman di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Rapublik Indonesia. 125 15 masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Ombudsman 2. 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia.