Tugas dan fungsi bkn. TUGAS DAN FUNGSI . Tugas dan fungsi bkn

Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sep 14, 2022 · Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 5. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Unduh PDF. Fungsi tersebut antara lain: BKN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian negara di level nasional. WebTUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . 3. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. WebTUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. spesifik dengan menggunakan pendekatan analisis tugas. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN dengan tugas pokok melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, pengembangan dan evaluasi program pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara. TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) JDIH BKN merupakan Anggota JDIHN. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, administrasi, pengelolaan barang milik negara, dan rumah tangga BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/02/2021) mengatakan, fungsi dan tugas bagi Pejabat Administrator dan Pengawas yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional yang diatur dalam Surat Edaran BKN ini meliputi tiga hal. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaian; penyiapan dan/atau penetapan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik, dan menjadi anggota/pengurus partai politik;. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Badan Kepegawaian Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diperlukan pengaturan tentang tata naskah dinas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; c. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 3. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. WebTUGAS DAN FUNGSI . Beranda. B. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 20/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 1. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. BKN. 4. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. UPT BKN Jambi. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Hal ini dibunyikan dengan Undang – Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 dan 49 tentang tugas dan fungsi BKN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pegawai ASN. nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. TUGAS DAN FUNGSI . Gambar 1 Grafik Pensiun PNS periode tahun 2010-2019 dan Prediksi Pensiun PNS 2020 Sumber : Badan Kepegawaian Negara SISTEM PELAYANAN PENSIUN PNS Peran tugas dan fungsi Direktorat Pensiun Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. TUGAS DAN FUNGSI . Kapten Pattimura No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. instansi non pemerintah yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan BKN. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis pensiun PNS/janda/duda/bagian pensiun janda, pensiun Pejabat Negara tertentu, penetapan pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, penetapan pensiun janda/duda/anak Pejabat Negara, serta pelaksanaan tata usaha. Mernpelajari tugas pokok dan fungsi satuan organisasi rnerujuk pada tugas pokok dan fungsi BKN sesuai peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 2. Pengaduan. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . BAB V KEWENANGAN DAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN Pasal 15 (1) BKN memiliki kewenangan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Selain itu, KUP juga bertugas dalam mengawasi peraturan-peraturan agar dijalankan dengan baik dan tepat. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis pensiun PNS/janda/duda/bagian pensiun janda, pensiun Pejabat Negara tertentu, penetapan pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, penetapan pensiun janda/duda/anak Pejabat Negara, serta. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan Fungsi. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Fungsi BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini dibentuk sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23E yang menyatakan bahwa untuk. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. WebTUGAS DAN FUNGSI . pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Kanreg XIII BKN Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis jabatan Aparatur Sipil Negara, penyusunan standardisasi jabatan, dan penyusunan rencana pengembangan karier Aparatur Sipil Negara. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Tugas Badan Kepegawaian Negara Serta Fungsi Dan Wewenang. 4. Pasal 26 Kelompok substansi kinerja dan. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 2. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sehat jasmani dan rohani. Tugas dan Fungsi. Dalam melaksanakan tugas Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan analisis/telaah kebijakan kepegawaian; pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi/ penyuluhan hukum, koordinasi dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian; pemantauan dan evaluasi implementasi. Memiliki prestasi kerja paling kurang bernilailingkungannya masing-masing, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut: Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas dan fungsi dibidang sistem informasi manajemen kepegawaian. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Menganalisis struktur dan evaluasi rincian tugas dan fungsi organisasi BKN dengan menitikberatkan pada 9 (sembilan) aspek penilaian organisasi, meliputi Kantor Pusat, Kantor Regional BKN, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan 2. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No : 36 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN, Tugas Kantor Regional X BKN di Denpasar adalah : “Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang Pembinaan dan Penyelenggaraanmanajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya”TUGAS DAN FUNGSI . Sumber. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi : Pengkajian dan penyusunan. 15. Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan penilaian kinerja, pengelolaan kinerja, pengelolaan data dan informasi penilaian kinerja, serta evaluasi dan bimbingan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Analisis tugas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . Dengan ASN yang kompeten dan profesional, pelaksanaan tugas dan fungsi BKN akan berjalan secara optimal, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. Sumber : Renstra Kementerian. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh BKN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, bahwa BKN berkedudukan dibawah dan bertanggung langsung kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Fungsi BKN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. - Profesional Kantor Regional X BKN Denpasar dalam memberikan layanan kepegawaian berkomitmen mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta berorientasi pada prestasi kerja. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” tutur Plt. pelaksanaan konseling karier pegawai BKN. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Deputi Bidang Pengawasan dan. Pusbangpeg ASN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. pembuatan dan. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.